BENGKALIS – Bupati Amril Mukminin menegaskan, seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis harus netral dalam Pileg dan Pilpres 2019. Bagi yang melanggar akan diberi sanksi tegas.

“Seluruh pegawai di Pemkab Bengkalis tidak boleh terlibat politik praktis, seperti menjadi tim sukses calon legislatif atau pun pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019,” tegas Bupati Amril dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah H Bustami HY, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilihan Umum Tahun 2019, Senin, 1 Oktober 2019.

Rakor yang juga dihadiri Kapolres AKBP Yusup Rahmanto, Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf Timmy Prasetya Harmianto, Ketua KPU Bengkalis Defitri Akbar dan Ketua Bawaslu Bengkalis Muchlasin ditaja di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Bengkalis.

Diingatkan Bustami, sudah banyak aturan yang melarang Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) yang tidak boleh terlibat politik praktis. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN.

“Seluruh ASN/PNS di Pemkab Bengkalis kami ingatkan untuk menjaga netralitas selama Pilpres dan Pileg 2019 berlangsung. Pemerintah tidak akan segan memberi sanksi tegas bagi ASN yang menjadi tim sukses maupun juru kampanye," tegasnya.

Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Pemkab Bengkalis, Bustami minta agar dapat dan terus mensosialisasikan eksistensi ASN/PNS yang harus netral dalam Pileg dan Pilpres 2019.

Selain sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Pemkab Bengkalis, seluruh camat, Danramil serta Kapolsek se-Kabupaten Bengkalis hadir dalam Rakor  tersebut.

Pada Rakor itu, Kapolres Yusuf Rahmanto menyampaikan materi tentang analisas dan evaluasi Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Persiapan Pengamanan Pemilu Tahun 2019 di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.#DISKOMINFOTIK